Berita Terkini

Sidoarjo, kab-sampang.kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Siti Aisah mengatakan mitigasi permasalahan hukum sangat penting dilakukan menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Hal itu disampaikan Aisah kepada mc melalui panggilan WhatsApp usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) KPU Provinsi Jawa Timur dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Sidoarjo (30/07/24).

“Mitigasi hukum sangat peting dilakukan sejak dini, untuk mengantisipasi permasalahan hukum pada Pilkada Serentak Tahun 2024” kata Aisah.

“Untuk itu” lanjut Divisi Teknis KPU Kabupaten Sampang Periode 2019-2024 tersebut, “kita harus mengkaji betul potensi-potensi permasalahan hukum pada Pilkada Serentak Tahun 2024”.

Aisah yang kini menjabat sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan menekankan bahwa sengketa hasil pemilihan tidak boleh terjadi lagi di Kabupaten Sampang, “paling nggak kita minimalisir lah, mudah-mudahan tidak ada” tekan Aisah.

Aisah yang baru mengikuti Orientasi Tugas (Ortug) di Rindam Jaya Jakarta Timur pada tanggal 24 sampai dengan 29 Juli 2024 dan langsung mengikuti Rakor Mitigasi Permasalahan Hukum terkait Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Senin, 29 sampai dengan 30 Juli 2024 di Aula KPU Kabupaten Sidoarjo tersebut megatakan bahwa Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi juga menekankan pentingnya pengawasan internal yang menjadi domain divisi hukum dalam menghadapi aktivitas krusial dalam setiap tahapan Pilkada. Sementara Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Divisi Hukum dan Pengawasan Habib M. Rohan mengajak KPU Kabupaten/Kota untuk melakulan mitigasi dengan memetakan potensi permasalahan yang muncul sehingga berbagai kendala dapat diminimalisir.

Aisah yang hadir dalam rakor tersebut bersama Kepala Subbagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Sampang, Sri Widiani. (mc)